Kepri News,Batam-Penyebab bentrok antara Brimob Polda Kepri dengan TNI Yonif 134, yang mengakibatkan empat prajurit TNI mengalami luka tembak, sepakat harus tuntas diselidiki.
Namun di balik kasus bentrok itu, TNI dan Polri diminta untuk mengungkap akar persoalannya. Dugaan banyak pihak, bentrok antara Polri dan TNI dipicu praktik penimbunan BBM bersubsidi oleh para mafia. "Harus diusut tuntas, bukan sekedar aksi penembakannya, tapi akar masalah yang melatar-belakangi terjadi penembakan," ungkap anggota DPRD Kota Batam Uba Ingan Sigalingging, Selasa (23/9).
Namun di balik kasus bentrok itu, TNI dan Polri diminta untuk mengungkap akar persoalannya. Dugaan banyak pihak, bentrok antara Polri dan TNI dipicu praktik penimbunan BBM bersubsidi oleh para mafia. "Harus diusut tuntas, bukan sekedar aksi penembakannya, tapi akar masalah yang melatar-belakangi terjadi penembakan," ungkap anggota DPRD Kota Batam Uba Ingan Sigalingging, Selasa (23/9).
Menurut Ketua Fraksi Partai Hanura itu, jika hanya bicara penanganan konflik yang terjadi antara TNI dan Polri, maka sampai kapanpun penyebab utamanya tidak terungkap ke permukaan. Dikhawatirkan kasus serupa akan terulang kembali.
"Apa jadinya kalau yang diselesaikan hanya aksi penembakannya, bagaimana dengan adanya dugaan oknum yang membekingi bisnis haram (BBM) tersebut," ujar Uba.
Dalam kasus ini, TNI/Polri harus benar-benar menyelesaikan dengan meletakkan hukum di atas segala-galanya, termasuk mengesampingkan korps atau satuan.
"Kesampingkan korps, siapapun yang terlibat harus diberikan sanksi tegas. Sehingga ke depan menjadi pelajaran untuk upaya perbaikan," kata Uba.
Secara rinci, ada beberapa hal yang menurut Uba harus mendapat penekanan. Pertama, menurutnya keberanian Polri membongkar penyelewenangan BBM bersubsidi patut mendapatkan acungan jempol.
"Tapi kita ingatkan ini bukan kegiatan musiman, tapi harus dibentuk tim koordinasi," ucapnya.
Kedua, pihak terkait harusnya memasang CCTv di tiap-tiap SPBU sebagai alat kontrol. Ketiga, dibutuhkan adanya political will dari pimpinan daerah, bukan sekedar good will.
"Percuma ada niatan baik, tapi kalau tidak dijalankan," pungkasnya.