Karena di masa pendemi covid-19 dan instruksi dari pemerintah pusat untuk Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro yang bukan darurat di Kabupaten Natuna, membuat para pedagang kaki lima mendapatkan imbasnya seperti penutupan tempat usah para pedagang yang tidak tetap.
"Namun dari 80 Pedagang kaki lima yang sudah di data oleh Dinas Disperindag dan Dinas Sosial, ada sekitar 35 para pedagang kaki lima yang belum pernah mendapatkan bantuan seperti, Bantuan Sosial Tunai (BST), Bantuan Langsung Tunai (BLT), Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) ,Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), karena pemerintah daerah juga harus teliti untuk memberikan bantuan kepada pedagang supaya tidak terjadi timpang tindih dengan data para pedagang yang sudah menerima bantuan.,"Papar Wan Siswandi.
"Karena pemerintah daerah juga memiliki hati nurani untuk kesejahteraan masyarakat di masa PPKM Mirko pengetatan di Natuna, namun Bantuan Tidak Terduga (BTT) Rp.600.000; untuk para pedagang kaki lima tersebut di ambil dari anggaran Covid-19 lebih kurang masih ada sekitar Rp.30 Milyar dan baru terpakai Rp.2 Milyar ini salah satu bentuk transparan pemerintah daerah kepada Publik dan tidak ada yang di sembunyi- Sembunyikan kepada masyarakat untuk sama-sama membantu pemerintah daerah dalam memutuskan mata rantai Covid-19.,"Ungkap Wan Siswandi.
"Ia mengatakan bahwa dalam waktu dekat ini pemerintah daerah juga akan mengucurkan anggaran Covid-19 insentif untuk tenaga medis dan lain lainya, namun di harapkan kepada para pedang kali lima yang sudah mendapatkan batuan BTT ini Jangan pernah melihat nilainya yang sudah di berikan, tetapi ini bentuk kepedulian pemerintah daerah kepada pedagang, namun bagi pedagang kaki lima yang belum mendapatkan pemerintah daerah akan melakukan pendataan ulang melalui dinas terkait untuk mendapatkan bantuan.,"Terang Wan Siswandi.(Ilham)