Redaksi Dan Pemasaran No Hp. 0813-6402-3369 Keprinews.com--Lengkap & Aktual

Habib, Orang Kafir Tidak Boleh Memimpin Umat Islam !

Berikut wawancara Habib Muhammad Rizieq Syihab Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) dengan media Suara Islam yang dipublikasikan Senin, (29/9/2014):

Bagaimana pandangan Habib dengan terpilihnya Jokowi-JK sebagai presiden dan wakil presiden saat ini?

Kemenangan Jokowi sebagai Presiden sudah diduga banyak orang, karena memang sejak jauh sebelum Pilgub DKI semua media habis-habisan menokohkan dan membesarkannya, sehingga Jokowi menjadi "icon" perjuangan rakyat kecil. Dengan modal itu dia memenangkan Pilgub DKI dan dengan modal itu pula dia memenangkan Pilpres 2014.

Ada dua orang dalam Tim Transisi Jokowi-JK beragama non Islam, bagaimana?

Wajib diwaspadai!  Karena itu bisa jadi "Pintu Masuk Emas" bagi kalangan non Islam untuk menguasai dan mengendalikan sistem.

Di Solo dan Jakarta, Jokowi meninggalkan pemimpin non Islam, bagaimana pandangan Habib?
Habib, Orang Kafir Tidak Boleh Memimpin Umat Islam !
Habib, Orang Kafir Tidak Boleh Memimpin Umat Islam !
Sudah saya nyatakan sejak lama bahwa Jokowi adalah pembawa masalah dan pengundang musibah bagi Umat Islam, karena untuk meraih jabatan dan kekuasaan, dia tidak peduli  walau harus meninggalkan orang kafir sebagai pemimpin umat Islam.

Di daerah-daerah mayoritas non Islam, Jokowi memenangkan suara. Bagaimana Habib melihat hal ini?

Tentu saja dia menang di wilayah non Islam, bagaimana tidak ?! Dia dikenal sebagai Tokoh Pluralis yang senang membela kepentingan umat agama lain di luar Islam, walau harus mengorbankan umat Islam sendiri.

FPI Jakarta menolak Ahok sebagai gubernur DKI, mengapa demikian?

Bagus ! Sikap FPI DKI Jakarta sudah sangat bagus, karena mengacu kepada AD / ART FPI yang senafas dan sejalan dengan Syariat Islam Alasan FPI DKI Jakarta pun sudah sangat jelas bahwa Ahok kafir, dan orang kafir tidak boleh memimpin umat Islam !

Ditambah lagi Ahok kasar dan tidak bermoral. Lihat saja ucapan dan sikapnya seperti preman. Dia sebut pegawainya sendiri sebagai binatang, dan dia sebut Ormas Islam munafiq, lalu dia hina DPRD seenak waduknya, belakangan dia tantang FPI Jakarta bak Pendekar China Mabok.

Indonesia kan katanya negara demokrasi yang membolehkan orang non Muslim jadi Gubernur bahkan jadi Presiden sekali pun?

Siapa bilang Indonesia negara demokrasi?  Indonesia ini Negara Musyawarah yang berdasarkan Ketuhanan Yang maha Esa. Siapa itu Tuhan Yang Maha Esa?  Dalam Pembukaan UUD 1945 pada alinea ketiga ada keterangan konstitusional bahwa yang dimaksud dengan Tuhan Yang Maha Esa adalah "Allah Yang Maha Kuasa". Dengan demikian arti Tuhan Yang Maha Esa adalah Allah Subhaanahu Wa Ta'aala.

Jadi, secara konstitusional bahwa Dasar Negara RI adalah Tauhid yaitu Ketuhanan Yang maha Esa yang tidak lain dan tidak bukan adalah Allah Subhaanahu Wa Ta'aala. Nah, di NKRI yang Dasar Negaranya adalah Tauhid untuk Allah Subhaanahu Wa Ta'aala, mana boleh orang kafir memimpin umat Islam!

Tapi berdasarkan perundang-undangan Ahok secara otomatis menjadi Gubernur DKI Jakarta manakala Jokowi sudah secara resmi mundur dari jabatan Gubernurnya untuk dilantik sebagai Presiden RI ?

Ya, tapi jangan lupa perundangan-undangan yang di maksud kan hanya sebatas Hukum Sipil, sementara di Indonesia ada tiga Sistem Hukum yang diakui negara, yaitu : Hukum Agama, Hukum Adat dan Hukum Sipil. Nah, Hukum Agama Islam sebagai agama mayoritas warga Jakarta mengharamkan orang kafir jadi Gubernur, begitu juga Hukum Adat Betawi yang menganggap orang kafir sebagai "najis" yang tidak boleh memimpin Betawi. Jadi, walau pun Hukum Sipil membolehkan, tapi Hukum Agama dan Hukum Adat melarang, sehingga posisinya 1 : 2 dong. Karenanya, jangan ngotot untuk memaksakan Hukum Sipil di atas Hukum Agama dan Hukum Adat.

Selain itu, jangan lupa juga bahwa berdasarkan perundang-undangan pun DPRD berhak menolak pelantikan Ahok, bahkan berhak mengajukan permohonan pemecatan Ahok sebagai Wagub DKI Jakarta ke Mendagri, karena penghinaannya kepada DPRD dan sikap sombong dan angkuhnya yang sering menentang dan menantang Mendagri, bahkan arogan dan preman serta tidak bermoral.

Ingat : Bupati Garut Aceng Fikri bisa diberhentikan oleh Mendagri karena penolakan DPRD hanya lantaran persoalan "kawin lagi" yang sangat pribadi, apalagi soal perilaku Ahok yang arogan dan amoral!

Justru, jika DPRD DKI Jakarta tetap "ngotot" melantik Ahok sebagai Gubernur DKI, kami balik bertanya : Ada apa?  Di mana itu Koalisi Merah Putih yang katanya solid? Apa sudah luntur warnanya kena keringat Babi?  Atau apa "Pancasila" sudah berubah jadi "Panca Gila"?

Saya ingatkan kepada seluruh anggota DPRD DKI Jakarta yang beragama Islam, dari partai mana pun : Ini Jakarta Bung!  Masyarakat aslinya Betawi identik dengan Islam. Dan warganya yang sangat heterogen mayoritas juga beragama Islam. Jangan kalian gadaikan Islam hanya untuk "seekor" Ahok!

Bagaimana kalau Ahok masuk Islam?

Alhamdulillaah, kita sambut dengan gembira. Namun perilaku Ahok yang arogan tetap harus jadi pertimbangan DPRD dalam pelantikannya sebagai Gubernur DKI Jakarta, karena Gubernur DKI Jakarta wajib seorang Muslim yang beriman dan bertaqwa serta berakhlaq mulia.  Jadi tidak cukup hanya dengan beragama Islam saja.

CSIS nampaknya akan semakin kuat menjadi tangki pemikir Jokowi, bagaimana pandangan Habib?

CSIS itu berbahaya ! Sejarah mencatat bagaimana saat CSIS menjadi Thinh Tank Orde Baru, membangun Bank Syariah saja dijegal habis-habisan. Dan lebih dari tujuh puluh Perda Syariah disikat habis. Umat Islam pun selalu dihadap-hadapkan dengan Pancasila, dan Ormas Islam dikatagorikan sebagai Bahaya Laten Kanan, sehingga harus selalu diawasi dan dibonsai.

Sebagian kalangan mengharapkan Jusuf Kalla dapat mengerem laju sekulerisme PDIP-Jokowi, bagaimana menurut Habib?

Kita tidak bisa banyak berharap dengan seorang JK, karena JK sendiri selama ini dikenal sebagai seorang yang sangat anti penerapan Syariah Islam.

Sebelum Pilpres, Tim Jokowi melontarkan program-program yang menakutkan bagi umat Islam seperti: penghapusan kolom agama di KTP, penghapusan Perda Syariat dll. Bagaimana prediksi Habib, apakah hal-hal seperti itu akan dilakukan?

Jokowi dan sekutunya tidak mudah melakukan itu semua, karena akan berhadapan dengan Koalisi Merah Putih dari Pusat hingga Daerah, dan juga berhadapan dengan Otonomi Daerah. Belum lagi berhadapan dengan Para Tokoh Habaib dan Kyai serta Ormas-Ormas Islam. Kalau dia paksakan juga, maka dia bisa rontok dan ambruk di tengah jalan.

Kompas dan Metro TV habis-habisan membackup berbagai program Jokowi, bagaimana pandangan Habib?

Itu karena memang Kompas dan Metro berada dalam satu garis dengan Jokowi yaitu Garis Sepilis (Sekularisme, Pluralisme dan Liberalisme), sehingga mudah bersimbiosis, hanya saja Jokowi belum menjadi Liberal sejati, sehingga masih ada harapan "mengislamkannya". Sedang Kompas dan Metro sudah jadi Liberal sejati yang sangat berbahaya, sehingga hanya "keajaiban" dari Allah Swt yang bisa "mengislamkannya".

Di antara berbagai kementerian yang ada, kementerian mana yang umat perlu sangat waspada?

Ada dua jabatan Menko dan tujuh jabatan Menteri vital yang harus diwaspadai, karena jika jatuh ke tangan Kafir atau Liberal atau Aliran Sesat apa pun sangat fatal akibatnya, yaitu : Menko Polhukam dan Menko Ekuin, lalu Menag, Mendiknas, Mendagri, Menlu, Mensesneg, Menkeu dan Menhan.

Kompas dan Jokowi habis-habisan mendukung Pilkada langsung. Apa kira-kira dampak pilkada langsung ini bagi umat?

Pilkada langsung itu lebih banyak mudharat daripada manfaatnya. Oleh sebab itu FPI sejak tahun 2012 sudah mengusulkan ke Pemerintah dan DPR RI agar Pilkada dilaksanakan cukup via DPRD saja. Ada dua belas alasan yang diajukan FPI.

Pertama, sesuai dengan Asas Musyawarah. Kedua, sesuai dengan Sila keempat Pancasila. Ketiga, menekan biaya Pilkada. Keempat, meredam konflik horisontal. Kelima, mencegah pembodohan rakyat. Keenam, mencegah pembudayaan money politic di tengah masyarakat.

Lalu Ketujuh, menjamin Asas Proporsional agar minoritas tidak memimpin mayoritas, sehingga kepemimpinan daerah lebih legitimate. Kedelapan, menjamin kualitas Kepala Daerah karena via seleksi DPRD. Kesembilan, mempermudah pemberhentian Kepala Daerah bermasalah. Kesepuluh, mencegah lahirnya Raja-Raja kecil yang bisa sebabkan disintegrasi bangsa.

Ada pun Kesebelas, mempermudah antisipasi money politic di kalangan DPRD dari pada di kalangan masyarakat luas. Dan keduabelas, mempermudah KPK menyelidiki dan menangkap pelaku money politic di kalangan DPRD daripada di kalangan masyarakat luas.

Apa sikap yang harus diambil umat melihat pemerintahan/kabinet Jokowi nanti?

Kita harus terus berdoa kepada Allah Swt agar Jokowi-JK mendapat limpahan Taufiq dan Hidayah, sehingga tampil sebagai Presiden dan Wakil Presiden Ri yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, serta cinta kepada negeri dan rakyatnya. Dengan demikian mereka selalu dalam lindungan Allah SWT dalam setiap langkah dan putusannya, termasuk penyusunan kabinetnya, sehingga bisa membawa Indonesia menjadi Baldah Thayyibah.

Dan kita tetap harus selalu mendukung serta mematuhi semua kebijakan Jokowi - JK selama sejalan dengan Syariat Islam. Dan kita juga tetap wajib menolak dan menentang serta melawan semua kebijakan mereka yang bertentangan dengan Syariat Islam.

Ingat Pesan Nabi Saw : “Laa Thaa'ata Li Makhluuqin Fii Ma'shiyatil Khaaliq, innamath Thaa'atu Fil Ma'ruuf." Artinya, tidak ada ketaatan kepada makhluq mana pun dalam maksiyat kepada Khaliq (Sang Pencipta), sesungguhnya ketaatan itu hanya berlaku dalam kebaikan."

Subscribe to receive free email updates:

0 Response to "Habib, Orang Kafir Tidak Boleh Memimpin Umat Islam !"

Post a Comment

DUKUNGAN TERHADAP PROKLAMASI KEMERDEKAAN INDONESIA Proklamasi kemerdekaan Indonesia merupakan puncak dari semua perjuangan bangsa Indonesia. Proklamasi kemerdekaan mendapatkan sambutan yang luar biasa dan dukungan yang spontan dari segenap penjuru tanah air. Dinding-dinding rumah dan bangunan, pagar-pagar tembok, gerbong-gerbong kereta api, dan apa saja, penuh dengan tulisan merah “MERDEKA ATAU MATI.” Juga tulisan “SEKALI MERDEKA TETAP MERDEKA.” Maklumat Pemerintah tanggal 31 Agustus 1945 telah menetapkan Pekik Perjuangan “MERDEKA”sebagai salam nasional yang berlaku mulai tanggal 1 September 1945. Caranya dengan mengangkat tangan setinggi bahu, telapak tangan menghadap ke muka, dan bersamaan dengan itu memekikkan “Merdeka”. Pekik “Merdeka” menggema di mana-mana di seluruh wilayah Indonesia.KEPRINEWS.COM-MEDIA AKTUAL DAN TERPERCAYA