 |
| Ketua Iwo Kepri Rudiarjo pangaribuan dan Ketua bidang hukum Iwo Kepri Jerry Fernandes SH,CLA |
Pasalnya, surat itu dinilai membatasi hak-hak umum pers nasional secara eksplisit dan organisasi IWO Kepri secara implisit.
Hal ini disampaikan oleh Ketua Dewan Pengurus Wilayah (DPW) IWO KEPRI, Rudiarjo Pangaribuan. Kendati, DPW IWO Kepri dan seluruh pengurus melayangkan surat protes melalui surat bernomor 26/12.01.IWOKEPRI/BIDKUM/2017 kepada Bupati Karimun Cq Assisten Pemerintahan dan Kesra Muhammad Tang.
"Mudah-mudahan surat protes yang kami layangkan sampai sore dalam Minggu ini. Kami berharap, dengan masuknya surat kami dapat dipertimbangkan oleh Pemkab Karimun. Surat Pemkab itu tendensius mengekang kemerdekaan pers dalam berekspresi sesuai Undang-undang pers itu sendiri," ujar Rudi di Batam, Rabu (27/12/2017) siang.
Lanjut Rudi, keseriusan pihaknya dalam atensi surat kepada Pemkab, surat yang dikirim akan ditembuskan ke DPP IWO Pusat, Dewan Pers, Gubernur Kepri, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Kepri.
"Tujuannya, agar ini semua clear. Harapan kami, Pemkab Karimun punya pertimbangan yang baik. Kami mempertegas bahwa, kami layangkan surat itu tentu sudah ada pertimbangan matang di internal Iwo Kepri," tambahnya.Red/Humas Iwo