KepriNews,Batam-
Anggota Komisi II DPRD Kota Batam, Uba Ingan Sigalingging meminta Pemerintah
Kota (Pemko) Batam, khususnya kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD)
penghasil untuk membuat terobosan dalam menggenjot penerimaa Pendapatan Asli
Daerah (PAD) dari segala sektor.
Himbauan ini disampaikan oleh Politisi Hanura ini, setelah menerima laporan
pendapatan triwulan pertama Pemko Batam tahun 2017 yang masih jauh dari harapan
atau target.
"Pemko Batam harus membuat terobosan untuk memaksimalkan PAD Kota Batam, tentu disini bagaimana kinerja kedepan lebih ditingkatkan lagi agar realisasinya tidak mempunyai efek secara signifikan dalam APBD Perubahan nanti," ujarnya ketika diwawancarai diruangan Komisi II DPRD Batam, Rabu (12/4).
"Pemko Batam harus membuat terobosan untuk memaksimalkan PAD Kota Batam, tentu disini bagaimana kinerja kedepan lebih ditingkatkan lagi agar realisasinya tidak mempunyai efek secara signifikan dalam APBD Perubahan nanti," ujarnya ketika diwawancarai diruangan Komisi II DPRD Batam, Rabu (12/4).
 |
| Kantor DPRD Kota Batam |
Dikatakannya, penyumbang terbesar anjloknya PAD
Kota Batam pada triwulan pertama salah satunya dari sektor Bea Peralihan Hak
Tanah dan Bangunan (BPHTB), ditargetkan pada tahun 2017 sebesar Rp432 miliar,
namun realisasinya baru sekitar 10 persen.
"Tentu dalam masalah BPHTB ini tidak bisa menyalahkan Pemko Batam saja, sebab sektor pendapatan ini erat kaitannya dengan masih banyaknya perizinan IPH tersendat di BP Batam," ujarnya.
Selain itu, lanjut politisi dari Dapil Batam Kota dan Lubukbaja ini, sektor retribusi parkir juga harus menjadi perhatian bersama, sebab capaiannya pada triwulan pertama ini tergolong sangat kecil sehingga tipis kemungkinan target PAD sebesar Rp30 miliar bisa terealisasi pada tahun 2017.
"Target kita sektor retribusi parkir pada tahun 2017 sebesar Rp30 miliar, namun relasisainya pada triwulan pertama baru Rp 900 juta, tentu dengan angka tersebut target tidak bisa terealisasi," ungkapnya.
Uba melanjutkan, kalau dibuat sebuah perbandingan seharusnya PAD dari retribusi parkir lebih besar daripada retribusi sampah, namun tinggal bagaimana Pemko Batam mengoptimalkan kerja, dan teteap tidak melupakan dalam segi pelayanan kepada masyarakat.
"Memang seharusnya retribusi parkir lebih besar dari pada sampah, untuk retribusi sampah saja laporan pada triwulan pertama sudah mendapatkan Rp7 miliar dari target Rp25 miliar, tentu angka ini mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya," terangnya.
Dia menambahkan, dalam upaya pembangunan Kota Batam kedepan, kita perlu berikan apresiasi kepada Pemko dalam mengajukan estimasi PAD dengan target tinggi, kendati demikian sudah selayaknya perlu mendukung serta melakukan kontrol di lapangan.red
"Tentu dalam masalah BPHTB ini tidak bisa menyalahkan Pemko Batam saja, sebab sektor pendapatan ini erat kaitannya dengan masih banyaknya perizinan IPH tersendat di BP Batam," ujarnya.
Selain itu, lanjut politisi dari Dapil Batam Kota dan Lubukbaja ini, sektor retribusi parkir juga harus menjadi perhatian bersama, sebab capaiannya pada triwulan pertama ini tergolong sangat kecil sehingga tipis kemungkinan target PAD sebesar Rp30 miliar bisa terealisasi pada tahun 2017.
"Target kita sektor retribusi parkir pada tahun 2017 sebesar Rp30 miliar, namun relasisainya pada triwulan pertama baru Rp 900 juta, tentu dengan angka tersebut target tidak bisa terealisasi," ungkapnya.
Uba melanjutkan, kalau dibuat sebuah perbandingan seharusnya PAD dari retribusi parkir lebih besar daripada retribusi sampah, namun tinggal bagaimana Pemko Batam mengoptimalkan kerja, dan teteap tidak melupakan dalam segi pelayanan kepada masyarakat.
"Memang seharusnya retribusi parkir lebih besar dari pada sampah, untuk retribusi sampah saja laporan pada triwulan pertama sudah mendapatkan Rp7 miliar dari target Rp25 miliar, tentu angka ini mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya," terangnya.
Dia menambahkan, dalam upaya pembangunan Kota Batam kedepan, kita perlu berikan apresiasi kepada Pemko dalam mengajukan estimasi PAD dengan target tinggi, kendati demikian sudah selayaknya perlu mendukung serta melakukan kontrol di lapangan.red