Keprinews.com,Jakarta-Pemerintah akan terlebih dahulu menunggu izin penggunaan darurat dari BPOM sebelum melakukan vaksinasi massal.
Sebanyak 15 juta bahan baku vaksin direncanakan akan tiba di Indonesia pada Selasa (12/1) mendatang. Menteri Kesehatan (Menkes), Budi Gunadi Sadikin, menjelaskan bahwa bahan baku tersebut nantinya akan diproses lebih lanjut oleh BUMN Bio Farma menjadi vaksin Covid-19 siap pakai.
"Ada sedikit berita baik, 15 juta bahan baku vaksin akan datang insyaallah besok dari Sinovac. Ini akan bisa diproses oleh Bio Farma dalam jangka waktu satu bulan sehingga nanti di awal Februari kita sudah punya 12 juta vaksin jadi dari 15 juta bahan baku ini," ujar Menkes yang memberikan keterangan bersama Menko Perekonomian di Kantor Presiden, Jakarta, pada Senin, 11 Januari 2021.
Tak hanya itu, berdasarkan informasi yang diterima dari Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi, kerja sama multilateral antara pemerintah dengan GAVI (The Global Alliance for Vaccines and Immunisation) juga diharapkan dapat membuahkan hasil. Setidaknya, Indonesia bakal memperoleh antara 54 juta hingga 108 juta dosis vaksin secara gratis dari GAVI.
"Berita baiknya mungkin itu bisa datang lebih cepat entah di akhir Februari atau di awal Maret," ucapnya.
Pemerintah sendiri berencana untuk memulai program vaksinasi secara gratis pada Rabu mendatang di mana akan terlebih dahulu dimulai oleh Presiden Joko Widodo. Namun, Menkes menegaskan bahwa pemerintah tidak akan mendahului persetujuan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) terkait izin penggunaan darurat terhadap vaksin yang nantinya akan digunakan.
"BPOM adalah badan independen yang secara saintifik berhak menentukan apakah vaksin ini layak atau tidak. Jadi sama sekali kita tidak akan melakukan vaksinasi sebelum _approval_ dari BPOM itu keluar," kata Menkes.
Lebih jauh, Menkes menyampaikan bahwa distribusi vaksin-vaksin tersebut ke daerah-daerah memerlukan jalur logistik dengan sistem rantai dingin _(cold chain)_. Oleh karena kompleksitas kebutuhan distribusi tersebut, Budi mengajak seluruh pihak untuk bahu-membahu dalam proses penyaluran vaksin tersebut.
"Saya kemungkinan akan butuh bantuan baik dari pemerintah pusat, daerah, atau swasta untuk bisa bahu-membahu membantu kami kalau nanti ternyata ada kesulitan untuk bisa menyalurkan 426 juta vaksin sampai seluruh pelosok Indonesia melalui jalur logistik dingin," tuturnya.
Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden