KepriNews,Batam-Ketua Dewan Kawasan (DK) Free Trade Zone (FTZ) Batam, Bintan, dan Karimun (BBK), HM Sani meminta Badan Pengusahaan (BP) Batam untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat. Ia meminta agar BP Batam terus mendatangkan investor ke Batam.
“Saya minta BP Batam untuk meningkatkan pelayanan. Terutama untuk bidang investasi agar diperbaiki. Hindari semua perbuatan menyimpang dan menyalahi aturan,” katanya di Asrama Haji, Minggu (30/11).
Sani mengatakan sebagai daerah investasi, maka BP Batam harus mempermudah semua perizinan yang ada sesuai dengan tupoksi masing-masing bidang. Dalam mengalokasikan lahan pun, Sani meminta agar BP Batam selektif dan tidak menyalahi aturan.
“Kalau memang lahannya layak untuk dialokasikan silahkan. Tapi kalau menggangu kelestarian lingkungan dan masyarakat umum, jangan. Apalagi yang di buffer zone, itu tidak boleh,” katanya.
Anggota komisi III DPRD Kota Batam juga mengakui bahwa BP Batam masih harus meningkatkan pelayanan. Khusus dalam pengalokasian lahan, ia meminta agar BP Batam menghentikan alokasi lahan di kawasan hijau. selama ini sudah banyak buffer zone yang akhirnya dibangun dengan bangunan permenen dengan menebang pohon yang sudah lama dirawat.
“Misalnya yang ada di daerah Batuaji. Sangat banyak bangunan permanen yang berdiri hanya dua meter dari jalan raya. Itu kenapa dialokasikan. Pohon-pohon pun ditebangi,” katanya.
Terkait ini, Direktur PTSP dan Humas BP Batam Dwi Djoko Wiwoho mengatakan bahwa pihaknya selalu berupaya untuk menciptakan kenyamanan dan keamanan berinvestasi di Batam. Ia mengatakan pelayanan prima selalu diupayakan kepada semua masyarakat Batam. “Kalau ada petugas kami yang bermain-main dengan pelayanan akan kita tindak tegas, kita tidak pernah main-main dengan pelayanan,” katanya.
“Saya minta BP Batam untuk meningkatkan pelayanan. Terutama untuk bidang investasi agar diperbaiki. Hindari semua perbuatan menyimpang dan menyalahi aturan,” katanya di Asrama Haji, Minggu (30/11).
 |
| ketua dewan kawasan(DK/FTZ) |
Sani mengatakan sebagai daerah investasi, maka BP Batam harus mempermudah semua perizinan yang ada sesuai dengan tupoksi masing-masing bidang. Dalam mengalokasikan lahan pun, Sani meminta agar BP Batam selektif dan tidak menyalahi aturan.
“Kalau memang lahannya layak untuk dialokasikan silahkan. Tapi kalau menggangu kelestarian lingkungan dan masyarakat umum, jangan. Apalagi yang di buffer zone, itu tidak boleh,” katanya.
Anggota komisi III DPRD Kota Batam juga mengakui bahwa BP Batam masih harus meningkatkan pelayanan. Khusus dalam pengalokasian lahan, ia meminta agar BP Batam menghentikan alokasi lahan di kawasan hijau. selama ini sudah banyak buffer zone yang akhirnya dibangun dengan bangunan permenen dengan menebang pohon yang sudah lama dirawat.
“Misalnya yang ada di daerah Batuaji. Sangat banyak bangunan permanen yang berdiri hanya dua meter dari jalan raya. Itu kenapa dialokasikan. Pohon-pohon pun ditebangi,” katanya.
Terkait ini, Direktur PTSP dan Humas BP Batam Dwi Djoko Wiwoho mengatakan bahwa pihaknya selalu berupaya untuk menciptakan kenyamanan dan keamanan berinvestasi di Batam. Ia mengatakan pelayanan prima selalu diupayakan kepada semua masyarakat Batam. “Kalau ada petugas kami yang bermain-main dengan pelayanan akan kita tindak tegas, kita tidak pernah main-main dengan pelayanan,” katanya.