Walikota Batam Amsakar Achmad (ist)
Keprinews, BATAM – Krisis air bersih yang melanda warga Tanjung Sengkuang dan Batu Merah membuat Wali Kota Batam sekaligus Kepala BP Batam, Amsakar Achmad, angkat suara. Ia menegaskan tidak akan membiarkan persoalan yang sudah berbulan-bulan ini terus berlarut.
Hal ini disampaikan Amsakar dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi III DPRD Batam, Senin (8/9/2025). Di hadapan warga, tokoh masyarakat, dan manajemen PT Moya selaku operator air, ia menegaskan kontrak kerja sama bisa saja dievaluasi bila pelayanan tak kunjung membaik.
“Kalau masalah ini tidak segera selesai, kami akan mempertimbangkan apakah kerja sama ini layak diteruskan atau tidak,” tegasnya.
Amsakar juga mengakui persoalan air bersih di Batam belum tertangani sesuai harapan warga. “Saya menyampaikan permohonan maaf karena hingga kini layanan belum berjalan maksimal. Saya berkomitmen untuk menuntaskannya,” ujarnya.
Sebagai langkah cepat, Amsakar memerintahkan Deputi Pelayanan Umum BP Batam bersama PT Moya menambah suplai air dengan tandon dan mobil tangki. Ia menekankan distribusi harus dilakukan secara terjadwal agar warga, sekolah, dan puskesmas tidak lagi kesulitan.
Selain penanganan darurat, Amsakar juga menyiapkan solusi jangka panjang. Ia menargetkan pembangunan instalasi dan jaringan pipa baru selesai pada Juni 2026.
“Lebih baik saya bicara apa adanya daripada memberi janji manis tapi tidak terealisasi,” ujarnya.
Tak hanya soal teknis, Amsakar turut menyoroti klausul kerja sama dengan PT Moya yang dinilai terlalu kaku sehingga menyulitkan BP Batam bergerak. Menurutnya, aturan yang membatasi harus dikoreksi agar pelayanan bisa lebih fleksibel.
“Kalau aturan membuat gerak terbatas, masyarakat yang jadi korban. Ini harus diperbaiki,” katanya.
Untuk mempercepat penyelesaian, Amsakar bahkan menantang PT Moya dan SPAM mempercepat target yang ada. “Awalnya satu bulan, saya minta bisa dua minggu. Kalau sudah diucapkan di forum resmi, jangan lagi ada alasan mundur,” tegasnya.
Lebih jauh, ia menegaskan penanganan krisis air menjadi salah satu prioritas utama. Persoalan ini masuk dalam 15 program unggulan yang ia jalankan bersama Wakil Kepala BP Batam, Li Claudia Chandra. Untuk mendukungnya, pemerintah juga telah mengusulkan anggaran Rp2,7–Rp2,9 triliun ke pusat guna pembangunan jaringan baru.
Di tengah berbagai upaya itu, Amsakar menegaskan dirinya tidak ingin menyalahkan siapa pun, termasuk pemimpin sebelumnya. Baginya, yang terpenting adalah mencari solusi nyata.
“Meski baru enam bulan menjabat, tanggung jawab ada di saya. Masalah ini harus segera tuntas, jangan sampai masyarakat Batam kembali kecewa dengan pelayanan air,” pungkasnya.
Di sisi lain, warga masih mengeluhkan kondisi sulitnya mendapatkan air. Ulil, perwakilan warga Tanjung Sengkuang, meminta distribusi tangki dan tandon dilakukan lebih teratur.
“Distribusi air jangan menunggu permintaan. Harus terjadwal supaya kebutuhan warga dan layanan umum tetap berjalan,” ujarnya.()