Menanggapi Sorotan Masyarakat Persoalan penerimaan PTT : Ini Kata Aziz Martindaz


RDP DPRD lingga bersama dengan OPD
Keprinews.com, Lingga -- DPRD Kabupaten Lingga bersama dengan OPD Menggelar Rapat dengar pendapat tentang Sorotan masyarakat Persoalan penerimaan PTT ditengah pandemi Covid-19 Di Daik lingga pada Senin  (11-05-2020) Sekira pukul 14.00 WIB

Rapat Dengar pendapat tersebut Bersama  Bupati Lingga H.Alias Wello , Wakil Bupati lingga M.Nizar Dan OPD.

Dengan Telecomfren  agenda program kerja pemerintah tentang  menangani persoalan Covid 19 DPRD tetap mendesak Pemerintah agar menyalurkan segala macam bentuk bantuan sosial sebelum hari raya, agar beban masyarakat selama Covid 19 dapat teratasi Dan pemerintah daerah dalam hal ini eksekutif berkomitmen akan melaksanakan tanggung jawabnya sebagaimana yg diharapkan oleh seluruh masyarakat Kabupaten Lingga.

Wakil Ketua I DPRD  AZIZ MARTINDAZ " Menyampaikan dalam kesempatan ini menanggapi sorotan masyarakat dari persoalan penerimaan PTT dan menetapkan sumbangan Tunjangan Daerah bagi ASN eselon dan non eselon sebesar,  eselon II Rp 500.000, III Rp. 300.000 IV Rp. 200.000 dan Non eselon Rp. 100.000 sangat menyayangkan kebijakan tersebut"

"Semestinya ditengah masyarakat butuh anggaran yg tidak sedikit untuk  menormalisasi ekonomi yg sangat berpengaruh terhadap Covid 19, Pemerintah Daerah malah melakukan rekruitmen PTT. Apalagi Penerimaan tersebut tidak dilakukan dengan transparan bahkan terkesan tertutup, Mestinya sekalipun anggaran biaya rekruitmen PTT sudah di sahkan pada APBD Tahun 2020, hendaknya penerimaan tersebut di tunda tahun depan. Apalagi saat kondisi musibah nasional ini membuat anggaran -anggaran  pembangunan daerah banyak yg di rasionalisasi"

"Apakah kebijakan rekruitmen PTT merupakan kebijakan rasional? " Ungkapnya

"Selain dari itu menyangkut penetapan sumbangan Tunjangan daerah untuk Covid bagi ASN yang semulanya 1 bulan menjadi 3 bulan, adalah bentuk ketidak berdayakan Pemerintah dalam memanajemen pola keuangan pemerintah pada bantuan masyarakat terhadap Covid 19, Kita tidak yakin anggaran yg sudah di ploting sebesar 36 M tidak mampu menyelesaikan persoalan ini. Tentu kawan-kawan ASN menyadari betapa sulitnya keadaan ekonomi setelah terjadinya Covid 19. Jangan-jangan dana yg terkumpul tersebut bisa saja disalah gunakan untuk kepentingan yang lain selain dari persoalan eKonomi dan lain-lainnya dari pengaruh Covid 19", Tegasnya Lagi

"Oleh karena itu kami dari Partai Golkar telah diintruksikan oleh institusi partai dia atasnya mendesak Fraksi Partai Golkar Kab. Lingga untuk menolak ke Dua kebijakan tersebut karena dinilai telah mencederai hak-hak masyarakat ,baik masyarakat secara umum maupun masyarakat yg tergabung dalam ASN ditengah kesulitan ekonomi dari dampak Covid 19 ini, Dan kita akan menyurati fraksi untuk menyatakan penolakan terhadap laporan kegiatan pemerintah daerah nantinya",Tutup Aziz  (Awalludin)

Subscribe to receive free email updates:

DUKUNGAN TERHADAP PROKLAMASI KEMERDEKAAN INDONESIA Proklamasi kemerdekaan Indonesia merupakan puncak dari semua perjuangan bangsa Indonesia. Proklamasi kemerdekaan mendapatkan sambutan yang luar biasa dan dukungan yang spontan dari segenap penjuru tanah air. Dinding-dinding rumah dan bangunan, pagar-pagar tembok, gerbong-gerbong kereta api, dan apa saja, penuh dengan tulisan merah “MERDEKA ATAU MATI.” Juga tulisan “SEKALI MERDEKA TETAP MERDEKA.” Maklumat Pemerintah tanggal 31 Agustus 1945 telah menetapkan Pekik Perjuangan “MERDEKA”sebagai salam nasional yang berlaku mulai tanggal 1 September 1945. Caranya dengan mengangkat tangan setinggi bahu, telapak tangan menghadap ke muka, dan bersamaan dengan itu memekikkan “Merdeka”. Pekik “Merdeka” menggema di mana-mana di seluruh wilayah Indonesia.KEPRINEWS.COM-MEDIA AKTUAL DAN TERPERCAYA