Foto:ist
Keprinews, Batam--Kepala BP Batam, Amsakar Achmad, melaksanakan tatap muka bersama Tim Verifikator Perizinan di Marketing Centre BP Batam, Kamis (13/11/2025) sore. Dalam pertemuan tersebut, Amsakar hadir didampingi Wakil Kepala BP Batam, Li Claudia Chandra, serta jajaran deputi terkait.
Sebagai pimpinan tertinggi BP Batam, Amsakar memberikan arahan sekaligus motivasi kepada seluruh tim perizinan agar tetap menjunjung tinggi integritas dan profesionalisme. Ia menyampaikan bahwa Tim Verifikator kini memiliki peran strategis sejak diberlakukannya PP 25 dan PP 28 Tahun 2025, yang memberikan kewenangan penuh kepada BP Batam untuk menerbitkan berbagai jenis perizinan.
Adapun perizinan yang kini berada di bawah kewenangan BP Batam meliputi PKKPRL, PPKH, Perizinan Lingkungan, Perizinan Berusaha, hingga PB UMKU untuk wilayah KPBPB Batam.
“Oleh karena itu, saya menekankan agar seluruh tim bekerja sesuai norma, standar, prosedur, dan kriteria yang berlaku demi memberikan pelayanan yang optimal,” tegas Amsakar.
Ia juga mengajak seluruh tim untuk menjaga spirit kolektivitas dan memastikan setiap proses berjalan tegak lurus pada aturan. Menurutnya, kewenangan luar biasa yang diberikan pemerintah harus diimbangi dengan kualitas layanan yang terbaik bagi masyarakat dan investor.
“Saya ingin kita semua bergerak tegak lurus dalam melakukan yang terbaik bagi Batam, karena saat ini kewenangan yang diberikan begitu luar biasa,” ujarnya.
Amsakar berharap, dengan BP Batam sebagai otoritas satu pintu untuk seluruh persetujuan investasi di KPBPB Batam, kebijakan tersebut mampu mempercepat akselerasi investasi dan pertumbuhan ekonomi. Ia menegaskan bahwa Batam sebagai kawasan strategis diharapkan mampu berkontribusi pada target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen.
“Kami ingin pelayanan perizinan berjalan baik dan cepat sesuai dengan simplifikasi yang telah disusun,” harap Amsakar.
Pertemuan ini menjadi upaya BP Batam dalam memperkuat kinerja internal guna memastikan pelayanan investasi semakin efisien dan berdampak positif bagi perekonomian daerah maupun nasional. ()