 |
| 2022 Beijing Forum on Human Rights took place in China on July 26th |
Presiden CSHRS Padma Choling, juga wakil ketua Komite Tetap Kongres Rakyat Nasional (National People's Congress/NPC), mengatakan bahwa semua negara harus mematuhi prinsip-prinsip takdir bersama, toleransi dan apresiasi bersama, dialog yang setara, mencari persamaan sekaligus mempertahankan perbedaan, serta membangun konsensus tentang pengembangan hak asasi manusia.
Huang Mengfu, ketua CFHRD, mengatakan tema forum tahun ini sejalan dengan aspirasi umum umat manusia untuk memperkuat dan meningkatkan tata kelola hak asasi manusia global di dunia saat ini.
Jiang Jianguo, wakil ketua Komite Urusan Etnis dan Agama Komite Nasional di Konferensi Konsultatif Politik Rakyat Tiongkok (Chinese People's Political Consultative Conference/CPPCC); wakil presiden eksekutif China Society for Human Rights Studies, mengatakan bahwa pluralisme, otonomi, keterbukaan, dan inklusi harus ditegakkan agar bersama-sama memperkaya format peradaban hak asasi manusia.
Bhofal Chambers, Juru Bicara Dewan Perwakilan Liberia, sangat memuji upaya pemerintah Tiongkok untuk menyikapi isu-isu hak asasi manusia global dalam bentuk berbagai bantuan serta partisipasinya dan dukungan demi gerakan perlindungan hak serta kepentingan perempuan dan anak-anak di negara-negara lain. John Ross, mantan direktur Kebijakan Ekonomi dan Bisnis London, percaya bahwa filsafat hak asasi manusia Tiongkok telah mencapai hasil luar biasa dalam memberantas kemiskinan absolut, yang melindungi hak-hak dan kepentingan perempuan, serta melindungi hak hidup dan kesehatan rakyat saat pandemi COVID-19. Danilo Türk, mantan presiden Slovenia, mengatakan bahwa dua prakarsa baru-baru ini tentang pengembangan global dan keamanan global yang diajukan oleh Presiden Tiongkok Xi Jinping sangatlah diterima. Akmal Kholmatovich Saidov, wakil juru bicara pertama Majelis Legislatif di Oliy Majlis Uzbekistan dan direktur Pusat Hak Asasi Manusia Nasional Republik Uzbekistan, menunjukkan bahwa tidak ada model pembangunan universal yang berlaku untuk semua negara, serta memperkuat kerja sama internasional sangatlah penting demi terpenuhinya realisasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan PBB. Alena Douhan, pelapor khusus PBB mengenai dampak negatif atas tindakan koersif unilateral terhadap terpenuhinya hak asasi manusia, menegaskan bahwa perlindungan hak-hak kelompok-kelompok rentan harus diperkuat.
Forum ini juga menetapkan lima sesi paralel untuk "Pembangunan Berkelanjutan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia", "Demokrasi dan Perlindungan Hak Asasi Manusia", "Keamanan Kesehatan Masyarakat dan Perlindungan Hak Asasi Manusia", "Multilateralisme dan Tata Kelola Hak Asasi Manusia Global", serta "Pembangunan Terbuka dan Inklusif serta Perlindungan Hak Asasi Manusia".
Didirikan pada tahun 2008, Forum Beijing tentang Hak Asasi Manusia adalah forum global tentang hak asasi manusia dan tahun ini menjadi ajang ke-10. Forum ini telah menjadi platform penting untuk pertukaran internasional di bidang hak asasi manusia, yang berkontribusi pada kearifan dan kekuatan untuk mendorong perkembangan yang sehat atas gerakan hak asasi manusia internasional.
PRNewswire