 |
| Peresmian Mal Pelayanan Publik kota Batam(foto:Tribun) |
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Republik Indonesia, Syafruddin mengapresiasi MPP ini tujuannya sejalan dengan upaya kecepatan nasional. Batam ini sangat berpotensi dan daya tarik investor. Karena letaknya yang cukup strategis.
"Ia juga menegaskan MPP ini harus menyentuh masyarakat,Kalau bisa pelayanan berikan juga ke desa-desa terpencil,Dulu kita membuat Samsat pembantu di pulau-pulau kecil Apalagi dulu Rudi adalah kepala Samsat.
Menurutnya dengan adanya MPP ini adalah pilar penting untuk pembangunan ekonomi daerah maupun nasional, Jadi bukan hanya Riau atau Batam.
"Salah satu kawasan gerbang nasional iti adalah Batam dan Bali. Oleh karena itu perlu adanya pemaparan pemerintah dan seluruh stakeholder mulai dari Polri, Kadin. Serta menjaga solidaritas dan adat istiadat," katanya
Syafruddin akan melaporkan peresmian ini kepada Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo pada saat melakukan rapat terbatas, Jumat (21/9/2018).
Sementara itu, Wakil Gubernur Kepri, Isdianto mengatakan kota Batam dan beberapa wilayah di Kepri yang telah ditetapkan sebagai wilayah KEK dan FTZ.
Diharapkan sangat dibutuhkan kepastian hukum untuk menarik investor. Dengan kehadiran MPP ini semoga menjawab persoalan yang dialami investor dalam pelayanan perizinan.
Ia melanjutkan MPP kota Batam telah menerapkan segala sistem pembayaran non tunai dan sudah menggunakan sistem yang berbasis teknologi.(***)
Sumber:tribun
Editor:hen ms